TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta segera merealokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Langkah tersebut diperlukan walaupun pemerintah tak jadi menerapkan penguncian wilayah atau lockdown.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Tauhid Ahmad menyatakan pemerintah perlu kembali merevisi anggaran PEN untuk mengalihkan anggaran untuk skenario pemulihan. Revisi anggaran dibutuhkan sebagai persiapan menghadapi kenaikan kasus Covid-19 yang telah mencapai 2 juta kasus.
Realokasi anggaran yang dimaksud bukan hanya dari anggaran PEN, tapi juga anggaran kementerian atau lembaga yang dinilai tak efektif dibelanjakan di tengah kenaikan kasus.
"Itu harus disisir misalnya anggaran infrastruktur, pertahanan, keamanan. Daripada kita harus tambah utang baru,” kata Tauhid ketika dihubungi, Kamis, 24 Juni 2021.
Pemerintah sebelumnya memilih menerapkan pengetatan PPKM Mikro mulai dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang. Selama periode tersebut, pemerintah membatasi kegiatan perkantoran di zona merah.
Pembatasan kegiatan itu di antaranya dengan kebijakan wajib work from home (WFH) 75 persen, membatasi kapasitas kunjungan restoran dan pusat perbelanjaan maksimal 25 persen, dengan waktu operasional hingga 20.00 WIB.
Lebih jauh, kata Tauhid, pemerintah perlu belajar dari pengalaman penanganan pandemi pada tahun 2020. Oleh karena itu, relokasi anggaran yang dinilai tidak akan berjalan efektif di tengah melonjaknya kasus pasca libur lebaran perlu segera dilakukan.
